Beranda
>>
Peraturan dan Kebijakan
>>
Kode Etik
>>
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Top
Selasa, 07 Juli 2020
( 16 Dhu al-Qi'dah 1441 )
Top
Beranda
Tentang Pengadilan
Pengantar dari Ketua Pengadilan
Visi Misi Pengadilan
Profil Pengadilan
Sejarah
Arti Lambang
Struktur Organisasi
Sarana dan Prasarana
Wilayah Yurisdiksi
Peta Lokasi
Profil Hakim dan Pegawai
Profil Hakim
Profil Kepaniteraan
Profil Kesekretariatan
Profil Honorer
Standar Pelayanan Pengadilan
TUPOKSI
Job Deskription
SOP
SOP Kesekretariatan
SOP Kepaniteraan
Layanan Hukum
Prosedur Berperkara Tingkat Pertama
Cerai Gugat
Cerai Talak
Gugatan Lainnya
Berperkara secara elektronik (e-Court)
Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah
Prosedur Berupaya Hukum
Upaya Hukum Verzet
Upaya Hukum Banding
Upaya Hukum Kasasi
Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
Biaya Panjar Perkara
Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama
Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding
Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi
Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK)
Biaya Panjar Pemeriksaan Setempat
Biaya Panjar Sita Jaminan
Panjar Biaya Eksekusi Riil (Pengosongan)
Biaya Menjalankan Eksekusi Lelang
Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Berdasarkan Radius
Persidangan
Prosedur Persidangan
Tata Tertib di Persidangan
POSBAKUM
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Prosedur Pengajuan POSBAKUM
Pengawasan POSBAKUM
Layanan Publik
Jam Kerja
Informasi Perkara dan Persidangan
Jadwal Sidang
SIPP
Direktori Putusan
Delegasi Panggilan
Statistik Perkara
Pelayanan Informasi Akta Cerai
Pelayanan Informasi
Hak Pemohon Informasi
Prosedur Pelayanan Informasi
Alur Permohonan Informasi
Formulir Permohonan Informasi
Biaya Salinan Informasi
Tata Cara Keberatan
Formulir Pengajuan Keberatan
Laporan Pelayanan Informasi
Pelayanan Pengaduan
Hak Pelapor dan Terlapor
Pedoman Pengaduan
Mekanisme Pengaduan
Formulir Pengaduan
Penyampaian Pengaduan
Alur dan Tahapan Penanganan Pengaduan
Tindak Lanjut Pengaduan
Laporan Penyelesaian Pengaduan
Pengumuman
Survey Kepuasan Publik
Transparasi
LHKPN
Memorandum
Laporan LHKPN
RENSTRA
IKU
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RKT
LAKIP
PKT
RENCANA AKSI
Rencana Kerja dan Anggaran
RUP
DIPA
LRA
Rencana Penggunaan Anggaran
Rencana Pengadaan
Daftar Inventaris BMN
Program Kerja
Neraca Keuangan
Laporan Tahunan
Rekapitulasi Surat Dinas
Statistik
Statistik Pegawai
Statistik Keadaan Perkara
Statistik Pengaduan
Statistik Hukuman Disiplin
Statistik Faktor Penyebab Perceraian
Laporan Keuangan Perkara
Zona Integritas (ZI)
Area I Manajemen Perubahan
Area II Penataan Tatalaksana
Area III Penataan SIstem
Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Area V Penguatan Pengawasan
Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peraturan dan Kebijakan
Yurisprudensi
Kode Etik
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Kode Etik Panitera dan Jurusita
Kode Etik Pegawai MA-RI
Pedoman Organisasi dan Administrasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Pengawasan
Pedoman Pengawasan
Tim Pengawasan
Waskat
Tingkat dan Jenis Hukuman
Laporan Pengawasan
Tindaklanjut Pengawasan
Data Hukuman Disiplin
Laporan Penyelesaian Pelanggaran
Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
Reformasi Birokrasi
E-learning
8 Area Perubahan
Pengertian Reformasi Birokrasi
Top
Kode Etik Hakim
Loading...
Top
Tampilan Website:
Default Website
. Tampilan web normal.
Full access
. Tampilan web ini cocok untuk pengunjung web yang menggunakan browser lama dan hanya mempunyai keyboard sebagai satu-satunya alat navigasi.
High contrast
. Tampilan web ini cocok untuk orang yang memiliki masalah penglihatan.
Top
